Ckckckck...Fantastis! Anggaran Rapat Menteri SBY Selama 4 Tahun Sama Dengan Anggaran Kereta Cepat Bandung
Indoheadlinenews.com - Rapat menteri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menelan anggaran fantastis. Dalam setahun, anggaran rapat menembus biaya Rp18,1 triliun. Atau jika dihitung per hari, maka bisa mencapai Rp50 miliar.
Temuan Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menguak sumber-sumber pemborosan di RAPBN 2015. Salah satu yang paling heboh adalah anggaran rapat kementerian dan lembaga. Dalam setahun, anggaran rapat instansi ini menembus Rp18,1 triliun.
“Seluruh anggaran rapat pemerintah di republik ini kami hitung itu mencapai Rp18 triliun,” ujar Deputi Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, kemarin.
Selain anggaran rapat, lanjut Hasto, ada pos lain yang bisa dihemat. Misalnya adalah belanja teknologi informasi atau perbaikan dan pembangunan gedung. “Itu angkanya fantastic. Maka spirit-nya adalah bagaimana anggaran dihemat dan diefisiensikan,” kata Hasto.
Pos lainnya kata Hasto adalah anggaran perjalanan dinas. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK akan mengubah pola perjalanan dinas. “Misalnya, kan presidennya sudah blusukan. Masa anggotanya juga, kan nggak perlu. Jadi nanti lebih kepada pola,” imbuhnya.
Sementara itu anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta mendesak dana tersebut bisa dipangkas dan dialokasikan untuk keperluan yang lebih penting dan bersifat produktif. “Itu kan paket meeting, paket meeting itu memang harus kita efisienkan. Masa paket meeting sampai segede itu,” ungkapnya.
Menurut Arif, jika anggaran tersebut tidak diubah, maka tidak sesuai dengan komitmen pemerintahan baru yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan, pemerintah harus memangkas anggaran untuk pos-pos yang kurang penting.
Misalnya dengan mengalihkan rapat yang diagendakan luar kantor, dipindahkan di dalam kantor.”Pasti akan menjadi mahal, padahal kantor sendiri sudah punya ruang yang bagus, kenapa nggak dilakukan di situ saja,” tandasnya.
Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Julian Aldrin Pasha mengatakan dirinya tak tahu persis anggaran rapat-rapat termasuk sidang kabinet dan berbagai pertemuan di Istana Negara.
Jumlah Rp18 triliun yang diberitakan telah dialokasikan untuk berbagai rapat di Istana, menurut Julian, harus dicek kembali. “Saya enggak tahu. Itu sangat teknis ya. Saya mana ngerti hal-hal seperti itu,” kata Julian di kompleks Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, telah diketok anggaran rapat di kantor presiden dan Istana Negara hingga Rp 18 triliun.
Angka tersebut digariskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih berupa base line. Artinya, angka itu tak jauh berbeda dari angka tahun ini dan sebelumnya yang menjadi patokan. “Kalau diberikan bahannya (soal anggaran rapat) baru saya (bisa komentar),” kata Julian.
Lalu apa kata Presiden Joko Widodo? Pria yang akrab disapa Jokowi itu terkejut mengetahui pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggarkan rapat kementerian sebesar Rp18 triliun dalam Rancangan APBN 2015.
Jokowi mengaku akan memangkas anggaran itu dan dialihkan untuk membiayai program prioritas. “Hah? Masak segitu? Untuk rapat apa itu? Kok rapat bisa sampai Rp18 triliun, ndak ngerti saya,” ujar Jokowi. “Rapat itu ndak usah makan minum pun juga bisa. Makanya saya mau nanya dulu, itu rapat apaan bisa sampai segitu?” imbuhnya.
Jika dibangdingkan dengan proyek raksasa, biaya rapat APBN 2015 setara membangun tiga proyek Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang melintasi di atas Selat Madura. Jembatan itu sepanjang 5,4 km di atas laut dengan lebar jalan mencapai 30 meter. Proyek Jembatan Suramadu yang diresmikan Presiden SBY 10 Juni 2009 menelan biaya sekitar Rp4,5 triliun.
Anggaran rapat Rp18 triliun juga lebih besar dibanding proyek jalur ganda (double track) kereta api Jakarta-Surabaya sepanjang 727 KM yang dituntaskan saat musim libur Lebaran tahun ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini mencapai Rp10,78 triliun.(suratrakyat.com)
Ini Kata SBY soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. SBY melihat bahwa pro dan kontra soal kereta cepat adalah hal yang wajar.Alasannya, nilai anggaran yang digunakan untuk membangun poyek tersebut sangat besar. "Anggarannya banyak yang mengatakan mencapai Rp 76 triliun, itu angka yang tidak sedikit," tutur SBY seperti dikutip dalam akun resmi di Youtube berjudul 'Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Apa Kata SBY?' pada Senin (8/2/2016).
Ia melanjutkan, meskipun anggaran tersebut tidak diambil dari APBN, menurut SBY dana tersebut adalah uang rakyat. Oleh sebab itu, tidak salah jika rakyat ikut peduli dan mengkritisi pembangunan proyek kereta cepat tersebut.
Selain itu, proyek ini juga akan sangat berdampak dengan apa yang akan terjadi antara Jakarta dengan Bandung baik dari sisi politik maupun sosial.
Menurut SBY, polemik dalam hal pembangunan atau kebijakan adalah hal yang biasa. Oleh sebab itu, menurutnya pemerintahan Joko Widodo tidak perlu berkecil hati. Namun, pemerintah juga harus bersedia untuk mendengar dan memberikan penjelasan seluk beluk pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.
"Sepanjang pemerintah bisa menjelaskan kepada rakyat mengapa kereta api cepat ini harus dibangun, memberikan penjelasan selogis mungkin, saya kira itu baik," tutur SBY.
Jika pemerintah tidak memberikan penjelasan dan membuat masyarakat bertanya-tanya terus, hal tersebut tidak akan berdampak positif kepada pemerintahan.
Menurut SBY, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa saja diperlukan meskipun telah ada sarana transportasi lain seperti jalan tol, kereta api biasa, dan angkutan udara. Namun yang penting menurutnya adalah transparansi dan akuntabilitas apa yang menjadi kebijakan dasar.
"Jelaskan kepada rakyat, siapa yang membangun kereta api ini, dengan ongkos berapa sesungguhnya. Katanya negara lain jauh lebih murah, betulkan, dulu tendernya bagaimana," jelas dia.
SBY juga meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan proses tender yang berlangsung antara pihak China dan Jepang. Menurut informasi yang didapat olehnya, ternyata pihak China juga memerlukan jaminan. Hal tersebut berbeda dengan yang disepakati sebelumnya.
Dalam tender semula pihak Jepang kalah karena memang pihak Jepang meminta jaminan, sedangkan pihak China tidak meminta jaminan. "Pemerintah perlu menjelaskan juga kepada Jepang. Semuanya sahabat kita. China sahabat kita, Jepang juga sahabat kita, jelasnya.
SBY juga melihat bahwa pemerintah harus mengungkapkan bagaimana perhitungan pemerintah dalam sisi keselamatan. Pasalnya, kereta cepat ini membawa banyak nyawa tidak seperti jalan tol yang kebanyakan adalah kecelakaan tunggal. (liputan6)
Pangkas Anggaran Rapat Menteri,MenPan Larang rapat di Hotel Mewah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengejawantahkan instruksi Presiden Joko Widodo untukk berhemat dalam beberapa kebijakan teknis. Di antara kebijakan teknis tersebut adalah pelarangan rapat di hotel, pembatasan perjalanan dinas, mewajibkan makan lokal untuk konsumsi berbagai kegiatan yang menggunakan anggaran negara dan memberikan penghargaan terhadap instansi pemerintah Kementerian/Lembaga (K/L) yang dianggap sukses memangkas anggaran belanja.
Sementara itu melalui Surat Edaran nomor 11 tahun 2014 Yuddy melarang seluruh kegiatan instansi pemerintah dengan menggunakan fasilitas di luar kantor termasuk di hotel mewah. Dalam surat edaran yang ditetapkan per 17 November itu, aparatur sipil negara (ASN) diimbau untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya. Kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.
Maka dari itu, otomatis, rencana kegiatan konsinyering atau Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor seperti di hotel, villa, cottage, pun dihentikan.
Melalui Surat Edaran Menteri Nomor 40 Tahun 2014 Yuddy mengimbau penghematan anggaran dari pos opsi makanan saat rapat atau acara di kementerian. Pemerintah mengeluarkan surat edaran agar acara di kementerian lebih banyak menyajikan makanan lokal yang dinilai lebih sehat dan rendah lemak.
Opsi makanan lokal yang disarankan oleh Yuddy adalah berupa palawija asli Indonesia semisal jagung, ubi dan singkong. Menurutnya hal ini juga akan membantu meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian dalam negeri dan meningkatkan pendapatan petani Indonesia.
Sebenarnya pada era Presiden SBY seruan untuk menggunakan pangan lokal dalam rapat-rapat dan kegiatan pemerintah telah dilakukan. Melalui surat edaran No 52/TU.210/M/3/2009 tertanggal 11 Maret 2009, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyerukan pemanfaatan produk pangan lokal termasuk sayur-sayuran dalam penyajian makanan dan snack pada acara rapat, pertemuan, pelatihan atau kegiatan lainnya. Hal ini untuk mendorong percepatan divesifikasi konsumsi pangan berkelanjutan dengan didukung pasar domestik yang semakin berkembang.
Instruksi Presiden mengenai penghematan tidak lepas dari temuan mengenai potensi pemborosan di RAPBN 2015. Dalam RAPBN 2015 tersebut anggaran rapat K/L dalam satu tahun bisa mencapai Rp 18,1 triliun. Kemudian biaya perjalanan dinas K/L juga dipatok pada angka Rp 15,5 triliun. Dari kedua pagu tersebut dana untuk rapat dan perjalanan dinas mencapai jumlah yang fantastis sebesar Rp 33,6 triliun rupiah.
Sementara itu menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil jumlah uang yang dialokasikan untuk rapat dan perjalanan dinas selama ini jauh lebih besar dibandingkan perhitungan Tim Transisi, yaitu mencapai Rp 41 triliun. Angka ini mencapai 2,01 persen dari APBN 2015 yang berada di level 2.039,5 triliun. Sofyan mengaku pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk memangkas anggaran K/L tersebut hinga 39 persen atau hanya menjadi sebesar Rp 25 triliun saja untuk tahun depan.
Anggaran K/L tersebut nantinya akan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.
Semoga sukses pangkas anggaran rapat dan perjalanan dinas. Rakyat Indonesia ikut setuju! (bacakabar.com)
Tidak ada komentar