Bangga! 17 Tahun Jadi Petugas Kebersihan DKI, Baru Ahok yang Ajak Bertemu
Indoheadlinenews.com - Setelah 17 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan taman di sekitar Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/3/2016) kemarin, merupakan untuk pertamakalinya bagi Muryati mendapat perhatian khusus dari gubernur Jakarta.
Dia dipanggil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan bisa bertemu Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga di Balai Kota.
Kemarin, Muryati mendapat kenang-kenangan dari Ahok berupa ponsel. Muryati akan selalu menjaga kenang-kenangan dari Ahok.
"Nggak mau dijual, ini kenang-kenangan dari Pak Ahok, saya selama 17 tahun kerja, baru dikasih handphone sama gubernur," kata Muryati di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).
Muryati dipanggil Ahok karena petugas harian lepas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta itu berani melawan sopir-sopir angkot yang menginjak-injak taman Balai Kota saat berlangsung demonstrasi pada hari Selasa (22/3/2016).
Di mata Muryati, Ahok merupakan pemimpin yang baik bagi dan punya kepedulian dengan masyarakat kecil seperti dirinya. Beda halnya dengan gubernur-gubernur sebelumnya, yang menurutnya tidak terlalu peduli wong cilik.
"Pak Ahok baik mas, dia (Ahok), peduli dengan masyarakatnya, beda dengan gubernur-gubernur dulu, kan nggak merhatiin orang kecil," kata Muryati.
Usai menerima ponsel dari Ahok, kemarin, dia bangga sekali.
"Kata Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama), saya kasih HP agar lain kali difoto saja (kalau ada yang ngerusak tanaman)," ujar Muryati.
Selain diberi ponsel, Muryati juga diajak makan sate dan soto bersama Ahok. Tapi bagi Muryati, makna dari semua ini adalah tentang perhatian pemerintah.
Muryati mendapat pesan dari Ahok agar selalu melapor lewat ponsel kalau nanti menemukan pelaku perusakan taman lagi.
"HP-nya disuruh pasang, udah dikasih, udah belajar. Pak Ahok langsung kasih. Iya (HP-nya) untuk laporin. Tadi dikasih nomornya Pak Ahok untuk melaporkan," kata dia.(suara.com)
baca juga: - Mengapa Pendukung Ahok Mau Kerja Sukarela?
- Lulung Minta Relawan Pendukung Ahok Supaya Tobat
- Darwis Triadi: Wajah Ahok Jujur, Tegas, dan Komitmen
- Ngeri!! Waspada, Ternyata Saus Tomat dan Sambal itu Tidak Pakai Tomat dan Cabai Sama Sekali
- Sindiran "Pedas" Mantan Artis Cilik untuk Raffi Ahmad Cs
- Dikecewakan PKB, Ahmad Dhani Dipinang Malaysia
DUGAAN keterlibatan putra Presiden ke-6, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dalam pusaran korupsi proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, tidak luput dari perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Iya nanti kita akan tindak lanjuti (keterlibatan Ibas)," terang Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/3).
Namun, Agus enggan menerangkan KPK akan memanggil putra Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk diperiksa. Alasannya proses penanganan perkara korupsi yang telah menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ini masih berjalan.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan keterlibatan pihak lain terus didalami KPK. Pihaknya harus mengumpulkan alat bukti yang bisa dipertanggungja-wabkan.
KPK pun, sambung dia, akan terus mengejar siapa pun yang terlibat dalam kasus ini. Itu dilakukan supaya perkara tersebut bisa segera terselesaikan.
"Bertahap diselesaikan agar terciptanya keadilan, kejujuran, kebenaran, walau dengan pertimbangan prioritas, efisiensi, dan seterusnya," tutur Saut.
Dalam persidangan tersangka Muhammad Nazaruddin, saksi yang dihadirkan, Angelina Sondakh, menyebut keterlibatan Ibas. Sebagai anggota Komisi X DPR yang mengawasi lingkup kerja kementerian bidang pendidikan, pariwisata, dan olahraga, Anggie, demikian sapaan Angelina, diminta mengawal proyek titipan Nazar di Kemendiknas.
Ada 16 proyek yang harus diloloskan. Namun, ia hanya berhasil meloloskan 4-5 proyek. Saat itu, menurut Anggie, Nazar menjabat sebagai koordinator Banggar DPR untuk Partai Demokrat.
Perintah Nazar merupakan instruksi dari pimpinan Partai Demokrat. "Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum Anas (Urbaningrum), dan izin dari 'pangeran'," ungkap Anggie di Pengadilan Tipikor Jakarta, (6/1).
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roy Riyadi kemudian mempertanyakan siapa sosok 'pangeran' yang dimaksud Anggie. "Pak Nazar lebih tahu siapa pangeran itu," kilah Anggie.
Karena tidak puas dengan jawaban itu, jaksa kembali meminta Anggie menyebutkan nama pangeran tersebut. "Kalau pangeran, saya tahunya dari Pak Nazar. Pangeran itu Ibas," sebut Anggie.
Usut Petral
Bukan hanya mengejar elite partai, KPK juga komit segera menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). KPK sejauh ini telah mengantongi audit yang dilakukan auditor independen asal Australia, Kordamentha.
Lembaga antirasywah itu juga akan menggandeng PT Pertamina untuk mempercepat penuntasan kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan itu.
"Tadi kami mohon ke Pak Dwi (Soetjipto, Dirut PT Pertamina) agar ada pihak Pertamina yang dipanggil, kami dibantu," kata Agus se-usai berdiskusi dengan Dirut Pertamina, Kamis (24/3).
Dwi menyatakan siap membantu penyelidikan KPK terhadap Petral. Audit forensik terhadap Petral yang dilakukan Kordamentha atas permintaan PT Pertamina menemukan adanya pihak ketiga yang mengatur tender, membocorkan harga perhitungan sendiri, serta menggunakan karyawan dan manajemen Petral untuk memenangi kepentingannya.
Selain itu, muncul indikasi adanya transaksi tidak jelas senilai US$18 miliar dalam transaksi jual beli minyak mentah dan BBM oleh Petral. Angka itu diperoleh dari hasil audit terhadap laporan keuangan Petral selama periode 2012-2015.(
- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/36480/ibas-dalam-incaran-kpk/2016-03-26#sthash.s2J4ohJ3.dpuf
"Iya nanti kita akan tindak lanjuti (keterlibatan Ibas)," terang Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/3).
Namun, Agus enggan menerangkan KPK akan memanggil putra Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk diperiksa. Alasannya proses penanganan perkara korupsi yang telah menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ini masih berjalan.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan keterlibatan pihak lain terus didalami KPK. Pihaknya harus mengumpulkan alat bukti yang bisa dipertanggungja-wabkan.
KPK pun, sambung dia, akan terus mengejar siapa pun yang terlibat dalam kasus ini. Itu dilakukan supaya perkara tersebut bisa segera terselesaikan.
"Bertahap diselesaikan agar terciptanya keadilan, kejujuran, kebenaran, walau dengan pertimbangan prioritas, efisiensi, dan seterusnya," tutur Saut.
Dalam persidangan tersangka Muhammad Nazaruddin, saksi yang dihadirkan, Angelina Sondakh, menyebut keterlibatan Ibas. Sebagai anggota Komisi X DPR yang mengawasi lingkup kerja kementerian bidang pendidikan, pariwisata, dan olahraga, Anggie, demikian sapaan Angelina, diminta mengawal proyek titipan Nazar di Kemendiknas.
Ada 16 proyek yang harus diloloskan. Namun, ia hanya berhasil meloloskan 4-5 proyek. Saat itu, menurut Anggie, Nazar menjabat sebagai koordinator Banggar DPR untuk Partai Demokrat.
Perintah Nazar merupakan instruksi dari pimpinan Partai Demokrat. "Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum Anas (Urbaningrum), dan izin dari 'pangeran'," ungkap Anggie di Pengadilan Tipikor Jakarta, (6/1).
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roy Riyadi kemudian mempertanyakan siapa sosok 'pangeran' yang dimaksud Anggie. "Pak Nazar lebih tahu siapa pangeran itu," kilah Anggie.
Karena tidak puas dengan jawaban itu, jaksa kembali meminta Anggie menyebutkan nama pangeran tersebut. "Kalau pangeran, saya tahunya dari Pak Nazar. Pangeran itu Ibas," sebut Anggie.
Usut Petral
Bukan hanya mengejar elite partai, KPK juga komit segera menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). KPK sejauh ini telah mengantongi audit yang dilakukan auditor independen asal Australia, Kordamentha.
Lembaga antirasywah itu juga akan menggandeng PT Pertamina untuk mempercepat penuntasan kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan itu.
"Tadi kami mohon ke Pak Dwi (Soetjipto, Dirut PT Pertamina) agar ada pihak Pertamina yang dipanggil, kami dibantu," kata Agus se-usai berdiskusi dengan Dirut Pertamina, Kamis (24/3).
Dwi menyatakan siap membantu penyelidikan KPK terhadap Petral. Audit forensik terhadap Petral yang dilakukan Kordamentha atas permintaan PT Pertamina menemukan adanya pihak ketiga yang mengatur tender, membocorkan harga perhitungan sendiri, serta menggunakan karyawan dan manajemen Petral untuk memenangi kepentingannya.
Selain itu, muncul indikasi adanya transaksi tidak jelas senilai US$18 miliar dalam transaksi jual beli minyak mentah dan BBM oleh Petral. Angka itu diperoleh dari hasil audit terhadap laporan keuangan Petral selama periode 2012-2015.(
- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/36480/ibas-dalam-incaran-kpk/2016-03-26#sthash.s2J4ohJ3.dpuf
DUGAAN keterlibatan putra Presiden ke-6, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dalam pusaran korupsi proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, tidak luput dari perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Iya nanti kita akan tindak lanjuti (keterlibatan Ibas)," terang Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/3).
Namun, Agus enggan menerangkan KPK akan memanggil putra Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk diperiksa. Alasannya proses penanganan perkara korupsi yang telah menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ini masih berjalan.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan keterlibatan pihak lain terus didalami KPK. Pihaknya harus mengumpulkan alat bukti yang bisa dipertanggungja-wabkan.
KPK pun, sambung dia, akan terus mengejar siapa pun yang terlibat dalam kasus ini. Itu dilakukan supaya perkara tersebut bisa segera terselesaikan.
"Bertahap diselesaikan agar terciptanya keadilan, kejujuran, kebenaran, walau dengan pertimbangan prioritas, efisiensi, dan seterusnya," tutur Saut.
Dalam persidangan tersangka Muhammad Nazaruddin, saksi yang dihadirkan, Angelina Sondakh, menyebut keterlibatan Ibas. Sebagai anggota Komisi X DPR yang mengawasi lingkup kerja kementerian bidang pendidikan, pariwisata, dan olahraga, Anggie, demikian sapaan Angelina, diminta mengawal proyek titipan Nazar di Kemendiknas.
Ada 16 proyek yang harus diloloskan. Namun, ia hanya berhasil meloloskan 4-5 proyek. Saat itu, menurut Anggie, Nazar menjabat sebagai koordinator Banggar DPR untuk Partai Demokrat.
Perintah Nazar merupakan instruksi dari pimpinan Partai Demokrat. "Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum Anas (Urbaningrum), dan izin dari 'pangeran'," ungkap Anggie di Pengadilan Tipikor Jakarta, (6/1).
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roy Riyadi kemudian mempertanyakan siapa sosok 'pangeran' yang dimaksud Anggie. "Pak Nazar lebih tahu siapa pangeran itu," kilah Anggie.
Karena tidak puas dengan jawaban itu, jaksa kembali meminta Anggie menyebutkan nama pangeran tersebut. "Kalau pangeran, saya tahunya dari Pak Nazar. Pangeran itu Ibas," sebut Anggie.
Usut Petral
Bukan hanya mengejar elite partai, KPK juga komit segera menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). KPK sejauh ini telah mengantongi audit yang dilakukan auditor independen asal Australia, Kordamentha.
Lembaga antirasywah itu juga akan menggandeng PT Pertamina untuk mempercepat penuntasan kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan itu.
"Tadi kami mohon ke Pak Dwi (Soetjipto, Dirut PT Pertamina) agar ada pihak Pertamina yang dipanggil, kami dibantu," kata Agus se-usai berdiskusi dengan Dirut Pertamina, Kamis (24/3).
Dwi menyatakan siap membantu penyelidikan KPK terhadap Petral. Audit forensik terhadap Petral yang dilakukan Kordamentha atas permintaan PT Pertamina menemukan adanya pihak ketiga yang mengatur tender, membocorkan harga perhitungan sendiri, serta menggunakan karyawan dan manajemen Petral untuk memenangi kepentingannya.
Selain itu, muncul indikasi adanya transaksi tidak jelas senilai US$18 miliar dalam transaksi jual beli minyak mentah dan BBM oleh Petral. Angka itu diperoleh dari hasil audit terhadap laporan keuangan Petral selama periode 2012-2015.(
- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/36480/ibas-dalam-incaran-kpk/2016-03-26#sthash.s2J4ohJ3.dpuf
"Iya nanti kita akan tindak lanjuti (keterlibatan Ibas)," terang Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/3).
Namun, Agus enggan menerangkan KPK akan memanggil putra Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk diperiksa. Alasannya proses penanganan perkara korupsi yang telah menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ini masih berjalan.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan keterlibatan pihak lain terus didalami KPK. Pihaknya harus mengumpulkan alat bukti yang bisa dipertanggungja-wabkan.
KPK pun, sambung dia, akan terus mengejar siapa pun yang terlibat dalam kasus ini. Itu dilakukan supaya perkara tersebut bisa segera terselesaikan.
"Bertahap diselesaikan agar terciptanya keadilan, kejujuran, kebenaran, walau dengan pertimbangan prioritas, efisiensi, dan seterusnya," tutur Saut.
Dalam persidangan tersangka Muhammad Nazaruddin, saksi yang dihadirkan, Angelina Sondakh, menyebut keterlibatan Ibas. Sebagai anggota Komisi X DPR yang mengawasi lingkup kerja kementerian bidang pendidikan, pariwisata, dan olahraga, Anggie, demikian sapaan Angelina, diminta mengawal proyek titipan Nazar di Kemendiknas.
Ada 16 proyek yang harus diloloskan. Namun, ia hanya berhasil meloloskan 4-5 proyek. Saat itu, menurut Anggie, Nazar menjabat sebagai koordinator Banggar DPR untuk Partai Demokrat.
Perintah Nazar merupakan instruksi dari pimpinan Partai Demokrat. "Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum Anas (Urbaningrum), dan izin dari 'pangeran'," ungkap Anggie di Pengadilan Tipikor Jakarta, (6/1).
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roy Riyadi kemudian mempertanyakan siapa sosok 'pangeran' yang dimaksud Anggie. "Pak Nazar lebih tahu siapa pangeran itu," kilah Anggie.
Karena tidak puas dengan jawaban itu, jaksa kembali meminta Anggie menyebutkan nama pangeran tersebut. "Kalau pangeran, saya tahunya dari Pak Nazar. Pangeran itu Ibas," sebut Anggie.
Usut Petral
Bukan hanya mengejar elite partai, KPK juga komit segera menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). KPK sejauh ini telah mengantongi audit yang dilakukan auditor independen asal Australia, Kordamentha.
Lembaga antirasywah itu juga akan menggandeng PT Pertamina untuk mempercepat penuntasan kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan itu.
"Tadi kami mohon ke Pak Dwi (Soetjipto, Dirut PT Pertamina) agar ada pihak Pertamina yang dipanggil, kami dibantu," kata Agus se-usai berdiskusi dengan Dirut Pertamina, Kamis (24/3).
Dwi menyatakan siap membantu penyelidikan KPK terhadap Petral. Audit forensik terhadap Petral yang dilakukan Kordamentha atas permintaan PT Pertamina menemukan adanya pihak ketiga yang mengatur tender, membocorkan harga perhitungan sendiri, serta menggunakan karyawan dan manajemen Petral untuk memenangi kepentingannya.
Selain itu, muncul indikasi adanya transaksi tidak jelas senilai US$18 miliar dalam transaksi jual beli minyak mentah dan BBM oleh Petral. Angka itu diperoleh dari hasil audit terhadap laporan keuangan Petral selama periode 2012-2015.(
- See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/36480/ibas-dalam-incaran-kpk/2016-03-26#sthash.s2J4ohJ3.dpuf
Tidak ada komentar