Said Iqbal diduga Punya Kepentingan Politik dengan memakai Buruh

Indoheadlinenews.com - Hujatan dan kritikan terhadap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ir. Said Iqbal terus mengalir mengingat gabungan elemen buruh kembali akan turun ke jalan pada Selasa, 8 Desember 2015 di dua tempat yakni Gedung DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jaksel.

Diketahui, di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, gabungan buruh akan menuntut DPR RI membentuk Pansus upah untuk menolak PP 78/2015. Sementara di KPK mereka menuntut segera periksa dan usut Ketua DPR RI Setya Novanto, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsudin, dan pengusaha minyak M Riza dalam dugaan korupsi serta menagih janji segera periksa dan adili RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam dugaan korupsi "PT Pelindo 2.

Koalisi Perlawanan Pekerja anti Asing (KPPA) menilai mantan caleg PKS untuk DPR RI dari Dapil Kepri Nomor urut 2 itu terlalu berambisi dengan memanfaatkan isu perburuhan di Indonesia.

"Rupanya setelah gagal ke Senayan, Said Iqbal berubah kendaraan politiknya dari PKS ke KSPI. Dan wajar isu buruh adalah isu sensitive yang tentu banyak diliput oleh media. Dan jika liputan media maka nama Said Iqbal kembali berkibar di jagad politik nasional terutama terkait isu-isu buruh," ungkap Jubir KPPA Aksi Opan, Minggu (6/12/2015).

Disebutkan dia, selanjutnya sang Presiden buruh itu bergeser mendukung salah satu capres Prabowo Subianto sekaligus bekas menantu Presiden Soeharto, alhasil lagi-lagi keputusan itu menjadi pro dan kontra lantaran mendapatkan jaminan posisi Menteri. Said Iqbal pun kerap memanfaatkan buruh dengan memobilisasi kendaraan buruh untuk melakukan demo-demo.

"Said Iqbal setiap demo, orasinya asal njeplak dan tak masuk akal tanpa penalaran yang panjang. Memang jurusnya selalu pake demo, mogok kerja dan kadang melakukan sweeping dibanding jalur diplomasi," bebernya.

Opan menilai bahwa aksi buruh akhir-akhir ini sudah keluar dari rel logika, dan intelektual serta nilai luhur bangsa. Bahkan aksi para buruh itu cenderung mengancam akselerasi roda ekonomi negara.

"Kita menyayangkan KSPI. Sebagai organisasi yang mewadai buruh, harusnya berperan sebagai katalisator dan dinamisator yang mampu menengahi persoalan. Jika demo terus berkepanjangan, investor pun lari dan perekonomian kita terganggu. Dan pabrik tutup karena tak mampu gaji buruhnya karena diajak demo dan dihasut terus ama serikatnya. Ayo siapa yang tanggung jawab," paparnya.

Lebih lanjut, Opan meminta agar buruh memakai akal sehat dan intelektualnya bahwa upah itu tergantung pada pertumbuhan ekonomi negara, dan bukan tergantung pada Said Iqbal maupun siapapun.

"Aneh jika buruh mau saja dihasut oleh Said Iqbal untuk demo, padahal jelas PP Pengupahan tak menghalangi kenaikan upah," ucapnya.

Opan melanjutkan, terpilihnya Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menjadi anggota Governing Bodi ILO untuk periode 2015-2017 itu sempat terjadi perdebatan alot. Pasalnya, pada April 2014 saat Kongres ITUC (Konfederasi Serikat Pekerja Internasional) di Berlin Jerman, Said Iqbal sempat dikabarkan batal diangkat anggota Governing Body ILO lantaran pilihan politiknya mendukung mantan menantu Presiden Soeharto dalam Pilpres tahun lalu. Menurut ITUC Prabowo merupakan pelanggar Ham. Opan pun menyindir posisi Said Iqbal sebagai anggota organisasi buruh Internasional (Internasional Labour Organisation / ILO) selalu tegaskan akan pasang badan dipanggung konflik PP No. 78.

"Jabatan Said Iqbal di ILO saat ini, jangan-jangan sangat menguntungkan pribadinya. Posisi Said Iqbal bisa jadi makin makmur aj, apalagi bisa boyong ITUC ke LBH," ujarnya.

Sementara itu, Komite Tetap Investasi Indonesia Bagian Tengah di Kadin Indonesia menilai peran Said Iqbal kini sudah mulai kebablasan dan cenderung arogan. Pasalnya, yang bersangkutan tidak memberikan masukan yang rasional, bahkan lebih mengedepankan tekanan terhadap pemerintah lewat demo buruh yang dikoordinasinya.

Ketua Komite Muhammad Solikin melihat dampak dan agresivitas pergerakan Said Iqbal, ia menduga bisa jadi benar bahwa agen asing.

"Kalau kita mempertimbangkan stabilitas nasional, bisa jadi dugaan banyak pihak benar itu," kata Solikin.

Ia juga mendengar yang menilai Said Iqbal memiliki kepentingan politik dalam memperjuangkan hak-hak buruh. "Ada dugaan Said Iqbal mewakili kepentingan negara tertentu untuk menghancurkan industri di tanah air dengan menggunakan upah buruh sebagai pintu masuk guna mewujudkan semua ambisinya," tukasnya.


sumber: beritaasatu.com

Jakarta - Hujatan dan kritikan terhadap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ir. Said Iqbal terus mengalir mengingat gabungan elemen buruh kembali akan turun ke jalan pada Selasa, 8 Desember 2015 di dua tempat yakni Gedung DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jaksel.

Diketahui, di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, gabungan buruh akan menuntut DPR RI membentuk Pansus upah untuk menolak PP 78/2015. Sementara di KPK mereka menuntut segera periksa dan usut Ketua DPR RI Setya Novanto, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsudin, dan pengusaha minyak M Riza dalam dugaan korupsi serta menagih janji segera periksa dan adili RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam dugaan korupsi "PT Pelindo 2.

Koalisi Perlawanan Pekerja anti Asing (KPPA) menilai mantan caleg PKS untuk DPR RI dari Dapil Kepri Nomor urut 2 itu terlalu berambisi dengan memanfaatkan isu perburuhan di Indonesia.

"Rupanya setelah gagal ke Senayan, Said Iqbal berubah kendaraan politiknya dari PKS ke KSPI. Dan wajar isu buruh adalah isu sensitive yang tentu banyak diliput oleh media. Dan jika liputan media maka nama Said Iqbal kembali berkibar di jagad politik nasional terutama terkait isu-isu buruh," ungkap Jubir KPPA Aksi Opan, Minggu (6/12/2015).

Disebutkan dia, selanjutnya sang Presiden buruh itu bergeser mendukung salah satu capres Prabowo Subianto sekaligus bekas menantu Presiden Soeharto, alhasil lagi-lagi keputusan itu menjadi pro dan kontra lantaran mendapatkan jaminan posisi Menteri. Said Iqbal pun kerap memanfaatkan buruh dengan memobilisasi kendaraan buruh untuk melakukan demo-demo.

"Said Iqbal setiap demo, orasinya asal njeplak dan tak masuk akal tanpa penalaran yang panjang. Memang jurusnya selalu pake demo, mogok kerja dan kadang melakukan sweeping dibanding jalur diplomasi," bebernya.

Opan menilai bahwa aksi buruh akhir-akhir ini sudah keluar dari rel logika, dan intelektual serta nilai luhur bangsa. Bahkan aksi para buruh itu cenderung mengancam akselerasi roda ekonomi negara.

"Kita menyayangkan KSPI. Sebagai organisasi yang mewadai buruh, harusnya berperan sebagai katalisator dan dinamisator yang mampu menengahi persoalan. Jika demo terus berkepanjangan, investor pun lari dan perekonomian kita terganggu. Dan pabrik tutup karena tak mampu gaji buruhnya karena diajak demo dan dihasut terus ama serikatnya. Ayo siapa yang tanggung jawab," paparnya.

Lebih lanjut, Opan meminta agar buruh memakai akal sehat dan intelektualnya bahwa upah itu tergantung pada pertumbuhan ekonomi negara, dan bukan tergantung pada Said Iqbal maupun siapapun.

"Aneh jika buruh mau saja dihasut oleh Said Iqbal untuk demo, padahal jelas PP Pengupahan tak menghalangi kenaikan upah," ucapnya.

Opan melanjutkan, terpilihnya Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menjadi anggota Governing Bodi ILO untuk periode 2015-2017 itu sempat terjadi perdebatan alot. Pasalnya, pada April 2014 saat Kongres ITUC (Konfederasi Serikat Pekerja Internasional) di Berlin Jerman, Said Iqbal sempat dikabarkan batal diangkat anggota Governing Body ILO lantaran pilihan politiknya mendukung mantan menantu Presiden Soeharto dalam Pilpres tahun lalu. Menurut ITUC Prabowo merupakan pelanggar Ham. Opan pun menyindir posisi Said Iqbal sebagai anggota organisasi buruh Internasional (Internasional Labour Organisation / ILO) selalu tegaskan akan pasang badan dipanggung konflik PP No. 78.

"Jabatan Said Iqbal di ILO saat ini, jangan-jangan sangat menguntungkan pribadinya. Posisi Said Iqbal bisa jadi makin makmur aj, apalagi bisa boyong ITUC ke LBH," ujarnya.

Sementara itu, Komite Tetap Investasi Indonesia Bagian Tengah di Kadin Indonesia menilai peran Said Iqbal kini sudah mulai kebablasan dan cenderung arogan. Pasalnya, yang bersangkutan tidak memberikan masukan yang rasional, bahkan lebih mengedepankan tekanan terhadap pemerintah lewat demo buruh yang dikoordinasinya.

Ketua Komite Muhammad Solikin melihat dampak dan agresivitas pergerakan Said Iqbal, ia menduga bisa jadi benar bahwa agen asing.

"Kalau kita mempertimbangkan stabilitas nasional, bisa jadi dugaan banyak pihak benar itu," kata Solikin.

Ia juga mendengar yang menilai Said Iqbal memiliki kepentingan politik dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

"Ada dugaan Said Iqbal mewakili kepentingan negara tertentu untuk menghancurkan industri di tanah air dengan menggunakan upah buruh sebagai pintu masuk guna mewujudkan semua ambisinya," tukasnya.

- See more at: http://www.beritaasatu.com/2015/12/06/demo-buruh-sudah-keluar-dari-rel-logika-intelektual-serta-nilai-luhur-bangsa/#.dpuf

Jakarta - Hujatan dan kritikan terhadap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ir. Said Iqbal terus mengalir mengingat gabungan elemen buruh kembali akan turun ke jalan pada Selasa, 8 Desember 2015 di dua tempat yakni Gedung DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jaksel.

Diketahui, di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, gabungan buruh akan menuntut DPR RI membentuk Pansus upah untuk menolak PP 78/2015. Sementara di KPK mereka menuntut segera periksa dan usut Ketua DPR RI Setya Novanto, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsudin, dan pengusaha minyak M Riza dalam dugaan korupsi serta menagih janji segera periksa dan adili RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam dugaan korupsi "PT Pelindo 2.

Koalisi Perlawanan Pekerja anti Asing (KPPA) menilai mantan caleg PKS untuk DPR RI dari Dapil Kepri Nomor urut 2 itu terlalu berambisi dengan memanfaatkan isu perburuhan di Indonesia.

"Rupanya setelah gagal ke Senayan, Said Iqbal berubah kendaraan politiknya dari PKS ke KSPI. Dan wajar isu buruh adalah isu sensitive yang tentu banyak diliput oleh media. Dan jika liputan media maka nama Said Iqbal kembali berkibar di jagad politik nasional terutama terkait isu-isu buruh," ungkap Jubir KPPA Aksi Opan, Minggu (6/12/2015).

Disebutkan dia, selanjutnya sang Presiden buruh itu bergeser mendukung salah satu capres Prabowo Subianto sekaligus bekas menantu Presiden Soeharto, alhasil lagi-lagi keputusan itu menjadi pro dan kontra lantaran mendapatkan jaminan posisi Menteri. Said Iqbal pun kerap memanfaatkan buruh dengan memobilisasi kendaraan buruh untuk melakukan demo-demo.

"Said Iqbal setiap demo, orasinya asal njeplak dan tak masuk akal tanpa penalaran yang panjang. Memang jurusnya selalu pake demo, mogok kerja dan kadang melakukan sweeping dibanding jalur diplomasi," bebernya.

Opan menilai bahwa aksi buruh akhir-akhir ini sudah keluar dari rel logika, dan intelektual serta nilai luhur bangsa. Bahkan aksi para buruh itu cenderung mengancam akselerasi roda ekonomi negara.

"Kita menyayangkan KSPI. Sebagai organisasi yang mewadai buruh, harusnya berperan sebagai katalisator dan dinamisator yang mampu menengahi persoalan. Jika demo terus berkepanjangan, investor pun lari dan perekonomian kita terganggu. Dan pabrik tutup karena tak mampu gaji buruhnya karena diajak demo dan dihasut terus ama serikatnya. Ayo siapa yang tanggung jawab," paparnya.

Lebih lanjut, Opan meminta agar buruh memakai akal sehat dan intelektualnya bahwa upah itu tergantung pada pertumbuhan ekonomi negara, dan bukan tergantung pada Said Iqbal maupun siapapun.

"Aneh jika buruh mau saja dihasut oleh Said Iqbal untuk demo, padahal jelas PP Pengupahan tak menghalangi kenaikan upah," ucapnya.

Opan melanjutkan, terpilihnya Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menjadi anggota Governing Bodi ILO untuk periode 2015-2017 itu sempat terjadi perdebatan alot. Pasalnya, pada April 2014 saat Kongres ITUC (Konfederasi Serikat Pekerja Internasional) di Berlin Jerman, Said Iqbal sempat dikabarkan batal diangkat anggota Governing Body ILO lantaran pilihan politiknya mendukung mantan menantu Presiden Soeharto dalam Pilpres tahun lalu. Menurut ITUC Prabowo merupakan pelanggar Ham. Opan pun menyindir posisi Said Iqbal sebagai anggota organisasi buruh Internasional (Internasional Labour Organisation / ILO) selalu tegaskan akan pasang badan dipanggung konflik PP No. 78.

"Jabatan Said Iqbal di ILO saat ini, jangan-jangan sangat menguntungkan pribadinya. Posisi Said Iqbal bisa jadi makin makmur aj, apalagi bisa boyong ITUC ke LBH," ujarnya.

Sementara itu, Komite Tetap Investasi Indonesia Bagian Tengah di Kadin Indonesia menilai peran Said Iqbal kini sudah mulai kebablasan dan cenderung arogan. Pasalnya, yang bersangkutan tidak memberikan masukan yang rasional, bahkan lebih mengedepankan tekanan terhadap pemerintah lewat demo buruh yang dikoordinasinya.

Ketua Komite Muhammad Solikin melihat dampak dan agresivitas pergerakan Said Iqbal, ia menduga bisa jadi benar bahwa agen asing.

"Kalau kita mempertimbangkan stabilitas nasional, bisa jadi dugaan banyak pihak benar itu," kata Solikin.

Ia juga mendengar yang menilai Said Iqbal memiliki kepentingan politik dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

"Ada dugaan Said Iqbal mewakili kepentingan negara tertentu untuk menghancurkan industri di tanah air dengan menggunakan upah buruh sebagai pintu masuk guna mewujudkan semua ambisinya," tukasnya.

- See more at: http://www.beritaasatu.com/2015/12/06/demo-buruh-sudah-keluar-dari-rel-logika-intelektual-serta-nilai-luhur-bangsa/#.dpuf

Jakarta - Hujatan dan kritikan terhadap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ir. Said Iqbal terus mengalir mengingat gabungan elemen buruh kembali akan turun ke jalan pada Selasa, 8 Desember 2015 di dua tempat yakni Gedung DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jaksel.

Diketahui, di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, gabungan buruh akan menuntut DPR RI membentuk Pansus upah untuk menolak PP 78/2015. Sementara di KPK mereka menuntut segera periksa dan usut Ketua DPR RI Setya Novanto, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsudin, dan pengusaha minyak M Riza dalam dugaan korupsi serta menagih janji segera periksa dan adili RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam dugaan korupsi "PT Pelindo 2.

Koalisi Perlawanan Pekerja anti Asing (KPPA) menilai mantan caleg PKS untuk DPR RI dari Dapil Kepri Nomor urut 2 itu terlalu berambisi dengan memanfaatkan isu perburuhan di Indonesia.

"Rupanya setelah gagal ke Senayan, Said Iqbal berubah kendaraan politiknya dari PKS ke KSPI. Dan wajar isu buruh adalah isu sensitive yang tentu banyak diliput oleh media. Dan jika liputan media maka nama Said Iqbal kembali berkibar di jagad politik nasional terutama terkait isu-isu buruh," ungkap Jubir KPPA Aksi Opan, Minggu (6/12/2015).

Disebutkan dia, selanjutnya sang Presiden buruh itu bergeser mendukung salah satu capres Prabowo Subianto sekaligus bekas menantu Presiden Soeharto, alhasil lagi-lagi keputusan itu menjadi pro dan kontra lantaran mendapatkan jaminan posisi Menteri. Said Iqbal pun kerap memanfaatkan buruh dengan memobilisasi kendaraan buruh untuk melakukan demo-demo.

"Said Iqbal setiap demo, orasinya asal njeplak dan tak masuk akal tanpa penalaran yang panjang. Memang jurusnya selalu pake demo, mogok kerja dan kadang melakukan sweeping dibanding jalur diplomasi," bebernya.

Opan menilai bahwa aksi buruh akhir-akhir ini sudah keluar dari rel logika, dan intelektual serta nilai luhur bangsa. Bahkan aksi para buruh itu cenderung mengancam akselerasi roda ekonomi negara.

"Kita menyayangkan KSPI. Sebagai organisasi yang mewadai buruh, harusnya berperan sebagai katalisator dan dinamisator yang mampu menengahi persoalan. Jika demo terus berkepanjangan, investor pun lari dan perekonomian kita terganggu. Dan pabrik tutup karena tak mampu gaji buruhnya karena diajak demo dan dihasut terus ama serikatnya. Ayo siapa yang tanggung jawab," paparnya.

Lebih lanjut, Opan meminta agar buruh memakai akal sehat dan intelektualnya bahwa upah itu tergantung pada pertumbuhan ekonomi negara, dan bukan tergantung pada Said Iqbal maupun siapapun.

"Aneh jika buruh mau saja dihasut oleh Said Iqbal untuk demo, padahal jelas PP Pengupahan tak menghalangi kenaikan upah," ucapnya.

Opan melanjutkan, terpilihnya Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menjadi anggota Governing Bodi ILO untuk periode 2015-2017 itu sempat terjadi perdebatan alot. Pasalnya, pada April 2014 saat Kongres ITUC (Konfederasi Serikat Pekerja Internasional) di Berlin Jerman, Said Iqbal sempat dikabarkan batal diangkat anggota Governing Body ILO lantaran pilihan politiknya mendukung mantan menantu Presiden Soeharto dalam Pilpres tahun lalu. Menurut ITUC Prabowo merupakan pelanggar Ham. Opan pun menyindir posisi Said Iqbal sebagai anggota organisasi buruh Internasional (Internasional Labour Organisation / ILO) selalu tegaskan akan pasang badan dipanggung konflik PP No. 78.

"Jabatan Said Iqbal di ILO saat ini, jangan-jangan sangat menguntungkan pribadinya. Posisi Said Iqbal bisa jadi makin makmur aj, apalagi bisa boyong ITUC ke LBH," ujarnya.

Sementara itu, Komite Tetap Investasi Indonesia Bagian Tengah di Kadin Indonesia menilai peran Said Iqbal kini sudah mulai kebablasan dan cenderung arogan. Pasalnya, yang bersangkutan tidak memberikan masukan yang rasional, bahkan lebih mengedepankan tekanan terhadap pemerintah lewat demo buruh yang dikoordinasinya.

Ketua Komite Muhammad Solikin melihat dampak dan agresivitas pergerakan Said Iqbal, ia menduga bisa jadi benar bahwa agen asing.

"Kalau kita mempertimbangkan stabilitas nasional, bisa jadi dugaan banyak pihak benar itu," kata Solikin.

Ia juga mendengar yang menilai Said Iqbal memiliki kepentingan politik dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

"Ada dugaan Said Iqbal mewakili kepentingan negara tertentu untuk menghancurkan industri di tanah air dengan menggunakan upah buruh sebagai pintu masuk guna mewujudkan semua ambisinya," tukasnya.

- See more at: http://www.beritaasatu.com/2015/12/06/demo-buruh-sudah-keluar-dari-rel-logika-intelektual-serta-nilai-luhur-bangsa/#.dpuf